KPK menduga ada masalah yang cukup mendasar sejak awal sampai proses rekomendasi sebelum IMB proyek Meikarta diterbitkan.
“Karena ini adalah rangkaian maka ada dugaan persoalan juga pada proses penerbitan IMB tersebut. Inilah yang perlu diselesaikan dengan dua cara,” kata Febri.
Pertama, kata dia, KPK fokus pada penanganan kasus korupsi pengurusan perizinan Meikarta.
“Yang kedua secara paralel dimungkinkan dilakukan review, kemungkinan tindakan administrasi, kalau ada pelanggaran tentu dilakukan penegakan hukum secara administrasi oleh pihak pemkab atau pemprov agar persoalan yang lebih besar terkait proyek Meikarta tidak terjadi ke depan,” ujar Febri.
Sampai berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bekasi masih berlangsung.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
