Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tak peka terhadap tindaklanjut sejumlah nama menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang diduga bermasalah dari sisi track record atau rekam jejak sehingga mendapatkan tanda berupa merah dan kuning.
“Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, entah yang bersangkutan dipilih sebagai anggota kabinet atau tidak, sudah seharusnya bagi KPK untuk segera menindaklanjuti kasus mereka,” kata Direktur Utama Lingkar Studi Masyarat Madani Ray Rangkuti di kantor KPK, Senin (3/11).
Ray datang bersama sejumlah tokoh dan agamawan yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih. Lebih lanjut Ray menyebut, dalam hal ini KPK memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus yang diduga membelit sejumlah menteri yang kini duduk dalam kabinet Presiden Jokowi.
Terlebih lagi, dia mengkawatirkan, nama-nama calon menteri atau kini sudah menjabat menteri yang memperoleh tanda dari KPK akan menghilang dengan sendirinya. “Belum pernah kita dengar prestasi KPK untuk membongkar kasus korupsi yang terkait kasus masa lalu, jadi kalau KPK msih menggunakan caraa yang sama dalam konteks penanganan kasus korupsi, maka nama-nama yang diindikasikan olehh mereka merah itu akan lewat begitu saja, sekalalipun nama-nama itu sudah masuk dalam kabinet atau tidak.”
Disisi lain, sambung Ray lagi, hal itu juga bagian dari langkah memberantas korupsi. Sehingga, KPK tidak berkutat dengan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sudah berjalan. “Oleh karena itu, kita mendorong KPK untuk membongkar kasus tidak sekdar tangkap tangan saja. Terlebih pada kasus-kasus korupsi masa lalu, sekarang atau yang akan datang.”
Karena itu Ray pun tak menampik, selain mendesak, kedatangan pihaknya tersebut juga untuk menyerahkan sejumlah nama yang diduga bermasalah. Meski dia menolak mengungkapkan nama-nama yang diduga bermasalah itu. “Kami hanya menyerahkan nama-namanya saja dengan beberapa latar belakangnya.”
Soal siapa saja yang nama-nama yang diserahkan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih ke KPK terungkap dari salah seorang anggota, Karyono Wibowo. Dia menyebut sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK dan anggota DPR alias legislatif di Senayan.
“(nama-nama menteri yang dilaporkan) Rini Soemarno, Rudiantara, Amran , Arif Yahya, Sudirman Said, Sofyan Djalil. Setya Novanto dan Zulkifli Hasan,” kata Karyono.
Menurut dia, nama-nama itu diserahkan ke KPK atas dasar penelusuran dan rekam jejaknya selama ini. “Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah. pernah diperiksa KPK, punya masalah hukum,” kata Karyono.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Wisnu
Editor: Nebby
