Dalam penyidikan kasus itu, KPK menelusuri adanya petunjuk atau bukti awal bahwa praktek pengurusan anggaran diduga juga terkait dengan tersangka Yaya Purnomo di sejumlah daerah.
Setidaknya, kata Febri, ada 11 kepala daerah dan pejabat di daerah yang telah dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.
Kepala Daerah yang diagendakan diperiksa dalam kasus suap terkait dana perimbangan daerah antara lain Wali Kota Dumai Zulkifli, Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Ekwa Wiryastuti, Bupati Labuhan Batu Utara Khaerudinsyah Sitorus, dan Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustofa.
“Sedangkan pejabat dan PNS dari sejumah daerah berasal Kabupaten Kampar, Kota Balikpapan, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Way Kanan,” ungkap Febri.
Selain itu, kata dia, ada sejumlah anggota legislatif pusat dan daerah serta pengurus partai yang juga dipanggil sebagai saksi, yaitu anggota DPRD Kabupaten Majalengka Deden Hardian Narayanto, Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono, anggota DPR RI dari Fraksi PAN Sukiman, anggota DPR RI dari Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz, dan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
