Jakarta, Aktual.com — Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bimo Gunung Abdul Kadir menyatakan, pemerintah daerah seluruh Indonesia masih kekurangan personel Jabatan Fungsional Auditor (JFA), yang bertujuan untuk pelaksanaan dan pengawasan pada instansi pemerintah setempat.
“Pemda memang kekurangan tenaga JFA, Inspektorat diharapkan punya kapasitas secara kualitas dan kuantitas,” kata Bimo disela-sela workshop bertajuk Sekolah Berbudaya Antikorupsi di Gedung The Edge, Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa (25/8).
Ia menuturkan, personel JFA memiliki kualitas yang sudah bersertifikasi khusus dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi pelaksana anggaran agar sesuai aturan.
Sementara pengadaan personel JFA, lanjut dia, sulit karena harus menempuh proses seleksi dan dinyatakan lulusnya tidak mudah.
“Jabatan fungsional auditor ini terjamin kualitasnya, gak gampang lulusnya,” katanya.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah di Indonesia saat ini masih ketakutan menggunakan anggaran, bahkan perencanaan yang sudah dibuat tetapi ketika sudah dialokasikan anggaran besar bingung penggunaannya.
Jika ada auditor, kata dia, maka pelaksanaan anggaran akan terpantau dengan penggunaannya yang benar, layanan pengadaan terbuka, dan sesuai aturan.
“Pemda jangan takut, jika seusai aturan, kenapa mesti takut,” katanya.
Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Cimahi Efi Hanafi yang hadir dalam acara lokakarya tersebut menyatakan, personel JFA di Kota Cimahi belum ideal atau sedikit dibandingkan dengan beban tugasnya.
“Idealnya ada empat puluh orang, sekarang baru ada sembilan orang, masih sangat kurang,” katanya.
Meskipun terbatas personelnya, kata dia, akan berupaya maksimal mengatur agar berbagai pelaksanaan Pemerintah Kota Cimahi berjalan sesuai aturan.
“Cimahi sejak awal sudah baik, pimpinan mau berkomitmen untuk menjaga pemerintahan agar bersih,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
