Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa politisi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.
“Dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Markus Nari,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/7).
Abdul Malik Haramain yang merupakan mantan anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi PKB sudah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Selain itu, KPK juga dijadwalkan memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Markus Nari, yakni staf PNS Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Achmad Purwanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A Temenggung dan Kasubbag Sistem dan Prosedur Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Endah Lestari.
Sebelumnya, dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, nama Abdul Malik Haramian sempat disebut menerima aliran dana proyek KTP-e senilai Rp5,95 triliun.
Abdul Malik Haramian yang saat itu sebagai mantan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) di Komisi II DPR disebut menerima 37 ribu dolar AS.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
