Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaa kasus korupsi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait penyelenggaraan haji. Ada tiga aspek penyelenggaraan haji yang tengah diselidiki KPK, yakni penginapan, katering, dan transportasi selama di Arab Saudi.
Penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan BPKH ini berawal dari laporan pengaduan masyarakat ke KPK.
“Jadi, paling tidak menyangkut tiga hal ini, yakni penginapan, kateringnya atau makannya, dan transportasinya selama di sana (Arab Saudi, red.),” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11) malam.
Asep menjelaskan KPK akan membandingkan tiga aspek tersebut dengan harga maupun pelayanan penyelenggaraan ibadah haji oleh negara lain.
“Harganya beda. Silakan dicek. Indonesia berapa puluh juta? Singapura berapa puluh juta? Malaysia berapa puluh juta? Silakan rekan-rekan bandingkan seperti itu,” katanya.
Ia juga menjelaskan KPK akan mendalami alasan perbedaan harga dengan layanan yang diberikan antarnegara untuk warganya sebagai jamaah haji di Arab Saudi.
“Pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal, kenapa tempat tinggalnya lebih jauh? Itu yang sedang kami dalami,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Bagaimana juga makannya? Kenapa dengan biaya yang lebih mahal, kemudian menunya seperti apa? Dengan biaya segini, kenapa misalkan bis yang kita peroleh itu ya AC-nya (penyejuk udaranya, red.) agak-agak, kemudian tahun busnya, dan lain-lain. Nah seperti itu. Jadi, layanannya.”
Asep berharap penyelidikan kasus tersebut membuat layanan yang diberikan dapat diperbaiki dan sebanding dengan uang yang dikeluarkan tiap jamaah haji.
“Jangan sampai uangnya lebih mahal, tetapi layanannya tidak sepadan dengan uangnya. Artinya, uang yang mahal, tetapi layanannya kurang baik,” katanya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, laporan dugaan korupsi di BPKH yang kemudian naik ke tahapan penyelidikan merupakan suatu hal yang miris.
“Miris karena saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait dengan penyelenggaraan haji,” jelasnya.
KPK pun meminta institusi terkait untuk bisa melakukan pembenahan secara lebih serius terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
Sebelumnya, pada 10 November 2025, KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi di BPKH.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK, dan memastikan dana haji tetap aman.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
