Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar ditantang untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru. Jika Golkar berani menggandeng KPK, maka akan menjadi teladan bagi semua partai politik dalam proses pemilihan ketua umum.
Menanggapi hal tersebut, KPK tidak akan ikut campur dalam melakukan pengawasan terhadap musyawarah nasional Partai yang berlambangkan pohon beringin itu. Dikhawatirkan jika KPK turun langsung ke lapangan dan melakukan pengawasan terhadap munas tersebut, akan menimbulkan citra negatif terhadap partai tersebut.
“Kalau KPK memenuhi permintaan Golkar, pertanyaannya apakah itu justru menimbulkan image di tubuh Golkar, seakan partai tersebut tidak mampu melakukan pengawasan internal partainya sendiri,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Selasa (25/11) malam.
Dia mengatakan, secara moral KPK kami memang berkepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik. Terlebih menurut Busyro partai politik merupakan pilar demokrasi yang harus diperkuat. Namun demikian, terhadap Golkar sendiri dia meyakini bahwa banyak orang baik di dalam partai yang menurutnya sangat senior tersebut. “Konsekuensinya Golkar perlu kita dorong untuk menunjukkan bahwa di dalam golkar itu banyak kader yang berintegritas. Tapi kalau kita masuk, kan jadi terkesan Golkar tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.”
Kendati demikian Busyro mengakui pihaknya siap menindaklanjuti jika nantinya di dalam munas tersebut ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. Menurut Busyro, siapapun dapat melaporkan jika memang di dalam munas tersebut ada penyelenggara negara yang terlibat korupsi.
“Kalo sampai ada penyelenggara negara di munas yang menerima gratifikasi atau suap, ya silakan teman-teman di Golkar melaporkan ke KPK. Pasti kita proses,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
