Menurut dia, sebelum Fredrich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka, lembaganya juga telah menerapkan Pasal 21 tersebut terhadap tersangka lainnya, yaitu Markus Nari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
“Ini jelas ada pasalnya, pasalnya sudah ada pernah kami terapkan sebelumnya. Kalau dua alat bukti itu sudah ada kemudian unsur deliknya sudah terpenuhi silakan lanjut, pola pikirnya begitu. Saya ulang kembali tidak ada kriminalisasi,” ungkap Basaria.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advakat Indonesia (Peradi) telah membentuk tim hukum untuk melakukan pembelaan terhadap Fredrich Yunadi.
“Karena diduga adanya kriminalisasi terhadap profesi advokat sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Advokat jo putusan MK RI No 26/PUU-XI/2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata sejak advokat menerima kuasa,” kata Ketua Tim Hukum DPN Peradi Supriyanto Refa.
Ant
(Wisnu)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
