Setidaknya KPK butuh 20 ribu pegawai dan dana 0,5 persen dari APBN agar bisa cepat menangani kasus-kasus korupsi yang mangkrak.
“Kalau soal profesionalitas KPK tidak perlu diragukan. Oleh sebab itu ukurannya adalah lihat saja apa yang sudah dilakukan KPK. Bagaimana keterbukaan, seperti apa hubungan bawahan-atasan, mekanisme check and balances dan peranan pengawas internal (PI),” kata dia lagi.
Saut menuturkan, PI akan berlaku pada siapapun termasuk kepada pimpinan. Bahkan sebagai pimpinan jika salah bicara di media bisa terkkena PI. Apalagi terhadap anak buah dengan alasan tidak kerja atau tidak perform. Oleh karena itu Saut berterima kasih dan bahagia yang bekerja dengan tim yang berintegritas dari sisi kerja kerja pencegahan dan penindakan.
Hingga saat ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) baru memvonis empat terdakwa dua dari auditor BPK yakni Rochmadi Saptogir divonis 7 tahun, Ali Sadli divonis 6 tahun serta dua darj pegawai Kemendes yaitu Sugito, dan Jarot Budi Prabowo yang masing – masing divonis 1,5 tahun penjara.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa KPK juga menyebut Sekjen Kemdes Anwar Sanusi diduga berperan dan terlibat dalam upaya menyuap auditor BPK, serta ikut berkontribusi dalam pengumpulan uang suap.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
