“Kemudian juga disampaikan di surat tersebut, dari surat yang kami terima dari DPR, tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan pansus angket, yang ada adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. Jadi kami belum merasa cukup jelas dengan pansus angket DPR tersebut.”
KPK, menurut Febri bila memang pansus DPR ingin agar Miryam dalam rapat pansus, berharap ada berkas atau informasi dari DPR terkait dengan keberadaan pansus angket tersebut.
“Karena seharusnya menurut UU MD3 dan juga tatib di DPR, pansus angket dipilih melalui keputusan DPR yang disampaikan di berita negara dan disampaikan ke Presiden.”
Febri mengaku KPK tetap mengormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan. “Dan tentu saja sebagai lembaga negara, baik KPK atau DPR juga punya kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku apakah itu di UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun UU MD3 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi DPR ataupun hukum acara pidana. Jangan sampai proses hukum yang berjalan di peradilan yang akan kita limpahkan ke pengadilan ditarik-tarik kepada proses politik.”
[M Zhacky Kusumo]
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
