Jakarta, Aktual.com – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proyek pembangunan 34 pembangkit listrik yang dikerjakan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, hasil audit BPKP dibutuhkan oleh pihaknya demi penelusuran proses pengerjaan proyek tersebut.
“Seandainya nanti ada laporan dari BPKP akan mempercepat kerja KPK,” kata Syarif, di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (9/11).
Lembaga antirasuah memang tengah mengumpulkan berbagai data dan informasi mengenai proyek pembangunan 34 pembangkit listrik. Kegiatan ini dikerjakan usai adanya ‘perintah’ dari Presiden Joko Widodo.
Disampaikan Syarif, terkait proyek bernilai lebih dari Rp2 triliun itu bisa saja naik ke tahap penyelidikan, namun hal itu tergantung pada keabsahan data dan informasi yang dikantongi pihak KPK.
“Kalau memang datanya semua valid, kami akan proses,” ucap mantan Rektor Universitas Hasanuddin.
Perintah untuk KPK agar menelusuri proyek pembangunan 34 pembangkit listrik disampaikan Jokowi usai mendapatkan laporan kalau proyek tersebut mangkrak. Jokowi membeberkan, di Gorontalo, Kalimantan Barat misalnya, perkembangan pengerjaannya baru 47 persen dan telah terhenti sejak 2007 silam.
Pihak BPKP pun telah melaporkan hasil audit sementara mereka ke Jokowi. Dalam audit tersebut BPKP menyatakan, dari 34 proyek, 12 diantaranya tidak dapat dilanjutkan. Sementara 22 proyek lainnya dapat dilanjutkan, namun dengan anggaran yang cukup besar.
Laporan: M Zhacky Kusumo
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
