Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses pengerjaan proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Waat (MW).
Kata dia, saat ini KPK tengah menyusun tim yang akan ditugaskan khusus untuk menelusuri proyek garapan Kementerian BUMN dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini.
“Otomatis tim nanti akan segera bergerak, masih akan dibentuk. Dalam hal ini masih dalam pengumpulan bahan-bahan dan keterangan,” ucap Basari di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/11).
Kata purnawirawan polisi ini, proyek pembangkit listrik 35.000 MW memang perlu disoroti pengerjaannya. “Kita tahu proyek 35.000 MW itu biayanya tidak sedikit, memang perlu kita kawal,” jelasnya.
Disampaikan Basaria, pengawalan KPK terhadap proyek senilai Rp34 triliun ini dilakukan atas atensi dari Presiden Joko Widodo. Sebab, Jokowi menerima informasi kalau proyek ini tidak berjalan sesuai target.
“Apalagi beliau (Presiden) sudah mengucapkan seperti itu, harus dengan segera kita tanggapi,” tutupnya.
Kemarin Jokowi menggelar rapat terbatas dengan pihak-pihak terkait proyek 35.000 MW. Dalam ratas tersebut Jokowi menerima laporan kalau pelaksanaan proyek tersebut mengecewakan.
“Informasi yang saya terima masih jauh dari yang kita inginkan,” ungkap Jokowi di Istana Negara, Selasa (1/11).
Laporan yang diterima Jokowi, realisasi pembangkit listrik yang dikerjakan secara komersial (commercial operation date (COD) baru 36 persenn dari target proporsional. Namun secara keseluruhan, hingga 24 Oktober 2016, realisasinya baru 29,4 persen.
Bahkan, Jokowi juga meminta pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaporkan hasil pengerjaan proyek yang dimaksud, sebab sudah mangkrak lebih dari tujuh tahun.[M Zhacky Kusumo]
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
