Jakarta, Aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan langkah Pertamina yang menggunakan akuntan asing dalam mengaudit Petral.
Pelaksana Tugas (Plt), Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, ketika berbincang dengan Aktual.com, menerangkan memang dalam UU Tipikor dijelaskan bahwa lembaga atau Kementrian terkait bisa menggunakan jasa akuntan publik dalam mengaudit.
Namun dengan catatan, kerja akuntan publik tidak menyentuh soal kerugian negara. Pasalnya, lembaga yang berwenang mengaudit kerugian negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain itu, menurut dia, sebaiknya dalam mengaudit yang tidak terkait perhitungan kerugian negara, tidak menggunakan akuntan publik asing.
“Soal akuntan publik sebaiknya bukan asing,” ujar dia, ketika berbincang dengan Aktual.com, Selasa (17/11).
Sebab menurut dia, hal ini dapat menimbulkan perdepatan.”Sebaiknya memang bukan akuntan asing, yang bisa menimbulkan perdebatan validitasnya,” kata dia.
Diketahui, Kordamentha merupakan perusahaan auditor asing asal Australia yang ditunjuk oleh Pertamina.
Audit yang dilakukan Kordamentha berbanding terbalik dengan hasil audit BPK, sebagai lembaga negara yang sah. Dari hasil auidt BPK terhadap Petral periode 2012-2014, mendapat predikat ‘wajar’.
Berdasarkan dokumen audit BPK terhadap Petral yang dihimpun Aktual, Pertamina dan Petral/PES telah melaksanakan pengadaan minyak mentah dan produksi kilang secara wajar, minyak mentah yang diimpor telah menghasilkan yield yang optimal sesuai dengan kondisi kilang.
Hal itu juga telah sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1995, Permen BUMN No.Per-15/MBU/2012, Permen Keuangan No.154/PMK.03/2010, Kepmen ESDM No. 2576 K/12/MEM/2012 dan Surat Keputusan Kepala SKK Migas No. KEP-0131/BPO0000/2014/S2, serta ketentuan-ketentuan lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
