Jakarta, Aktual.com – Jaksa Agung dituding telah politisasi kasus hak tagih (cassie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang diduga melibatkan perusahaan asing, PT Victoria Securities International Corporation (VSIC).
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/8).
“Kalau benar niat mau usut Kasus Cessie BPPN, ya bongkar semuanya dong jangan hanya pada kasus yang melibatkan VSIC,” ucapnya.
Kalaupun menengok dalam kasus VSIC, kasus tersebut terjadi di era Presiden Megawati. Dan harusnya Jaksa Agung menanyakan juga kepada Presiden Megawati.
“Harusnya langkah Jaksa Agung tanya juga kepada mantan Presiden Megawati,” sergahnya.
Selain itu, KPW Watch Indonesia, Jaksa Agung mengedepankan muatan politis dari kasus ini, dibandingkan dengan prosedur hukum.
“Jaksa Agung telah berpolitik dalam penanganan kasus Cessie ini,” demikian Yusuf Sahide.
Seperti diketahui, Tim kuasa hukum VSIC mengingatkan bahwa lelang yang dilakukan BPPN tersebut adalah buah dari sebuah kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah yang sah saat itu.
“Apakah ini artinya kejaksaan agung menyalahkan Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Irfan, SH, salah satu anggota tim kuasa hukum .
Artikel ini ditulis oleh:
