Jakarta, Aktual.com – Komite Penyelamat Nawa Cita (KPN) Panel Barus mencatat nama-nama menteri layak reshuffle pada rencana perombakan Kabinet Kerja Jilid II. Wacana reshuffle merebak sejak sebelum lebaran. Isunya Presiden Joko Widodo akan mengumumkannya pada pekan ini.
Mereka yang layak direshuffle adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Jaksa Agung M Prasetyo dan Gubernur BI Agus Martowardojo.
Meski begitu, KPN menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo. Publik boleh saja menerka-nerka, namun keputusan akhir tetap berada ditangan Presiden.
“Kedua, saya sebagai salah satu penggerak relawan sejak beliau (Jokowi) jadi Wali Kota Solo dulu dan belum masuk ke Jakarta, mendukung penuh keputusan Presiden terkait Reshuffle Kabinet Jilid II,” terang Panel Barus kepada Aktual.com, Kamis (14/7).
Apabila benar reshuffle dilakukan Presiden, KPN mengingatkan agar tujuannya adalah dalam rangka perbaikan jalannya pemerintahan ke depan. Dan, Presiden tentu sudah mempunyai catatan tersendiri siapa saja pembantunya yang selama ini kurang perform.
“Presiden tentu sudah menilai, mengevaluasi, pos mana saya yang kurang perform, pos apa saja yang menjadi ekspektasi publik tapi dalam kinerjanya belum optimal,” jelas Panel Barus.
“Kita kan melihat, bahwa kita punya Presiden yang larinya kenceng sementara pembantunya tidak kencang, ada yang tidak sinkron, ada yang main sendiri, ada yang mungkin ga paham yang harus dilakukan dan lain-lain,” sambung dia.
Ditambahkan Panel, beban pemerintah saat ini sudah sangat berat. Sebab pemerintah melakukan berbagai terobosan yang tidak dilakukan pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu Presiden membutuhkan para pembantu yang bekerja keras, gesit dan memahami program besar Nawa Cita.
“Kalau kita benturkan dengan realitas politik, memang mau tidak mau pada akhirnya harus mengakomodir beberapa pihak. Tetapi kali ini saya pikir Presiden akan mengambil langkah-langkah yang ke arah efektifnya jalannya pemerintahan,” ucapnya.
“Presiden harus mempersiapkan satu tim yang bisa nyambung, bergerak cepat, sesuai dengan ekspektasi masyarakat, karena Presiden kita kan orangnya praktis. Tidak ingin segala sesuatunya, terutama pelayanan publik, infrastruktur, berjalan lambat,” demikian Panel Barus.
Laporan: Sumitro
Artikel ini ditulis oleh:
