Seorang pasien bersiap memberikan hak pilih ketika pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta di TPS 15 RSCM Jakarta, Rabu (15/2). KPUD DKI Jakarta menyediakan empat tempat pemungutan suara rumah sakit di DKI Jakarta untuk membantu pasien memberikan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/17

Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Voxpol Center Syarwi Pangi Chaniago mengatakan kecurangan yang mewarnai pemungutan suara di Pilkada DKI 15 Februari bisa menjadi demokrasi kriminal apabila proses hukumnya tidak ditegakkan.

“Harus ada efek jera bagi yang terbukti melalukan penyelewengan atau melanggar, jangan kemudian sekarang, yang terjadi, curang sekalian aja, nanti juga nggak jelas sanksinya,” katanya saat dihubungi, Rabu (22/2).

Ia mengatakan bahwa dalam kontestasi Pilkada maupun Pemilu bahwa kecurangan bisa dilakukan calon manapun. Tidak hanya itu, Ipang -sapaannya- menilai adanya kegagapan KPU DKI sebagai penyelenggara juga ikut berkontribusi terbukanya peluang kecurangan secara masif.

“Saya melihat KPU DKI masih gagap sebagai penyelenggara. Misalnya bagaimana mungkin dan boleh ada yang memilih di bawah umur, dan terjadi mobilisasi dan perpindahan TPS yang meluap, sehingga menguntungkan calon lain,” papar dia.

Ipang berharap putaran kedua nanti bisa menjadi penebus dosa bagi KPU DKI dengan memastikan tidak ada lagi kecurangan- kecurangan yang justru merusak makna demokrasi itu sendiri.

(KPUDTeuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS