Krisis Energi Berlanjut, RUU BUMN Sulit Terealisasi
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (kanan) mnyampaikan pendapatnya didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Haikal (kiri) dalam Diskusi Forum Legislasi membahas tema ''RUU BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN)' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Ichsanuddin Noorsy mengatakan, bahwa di tengah ambruradulnya pembenahan BUMN saat ini, Indonesia tidak saja tengah mengalami krisis energi, tapi juga tengah kekurangan pangan. Indonesia membutuhkan political will pemerintahan Joko Widodo untuk keluar dari krisis energi berkepanjangan. Pasalnya, Indonesia bukan Korea Selatan, India, atau Jepang, yang mampu mengelola ketahanan energi mereka sendiri. AKTUAL/Tino Oktaviano
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (kanan) mnyampaikan pendapatnya didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Haikal (kiri) dalam Diskusi Forum Legislasi membahas tema ”RUU BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN)’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Ichsanuddin Noorsy mengatakan, bahwa di tengah ambruradulnya pembenahan BUMN saat ini, Indonesia tidak saja tengah mengalami krisis energi, tapi juga tengah kekurangan pangan. Indonesia membutuhkan political will pemerintahan Joko Widodo untuk keluar dari krisis energi berkepanjangan. Pasalnya, Indonesia bukan Korea Selatan, India, atau Jepang, yang mampu mengelola ketahanan energi mereka sendiri. AKTUAL/Tino Oktaviano
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (kanan) mnyampaikan pendapatnya didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Haikal (kiri) dalam Diskusi Forum Legislasi membahas tema ”RUU BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN)’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Ichsanuddin Noorsy mengatakan, bahwa di tengah ambruradulnya pembenahan BUMN saat ini, Indonesia tidak saja tengah mengalami krisis energi, tapi juga tengah kekurangan pangan. Indonesia membutuhkan political will pemerintahan Joko Widodo untuk keluar dari krisis energi berkepanjangan. Pasalnya, Indonesia bukan Korea Selatan, India, atau Jepang, yang mampu mengelola ketahanan energi mereka sendiri. AKTUAL/Tino Oktaviano
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (kanan) mnyampaikan pendapatnya didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Haikal (kiri) dalam Diskusi Forum Legislasi membahas tema ”RUU BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN)’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Ichsanuddin Noorsy mengatakan, bahwa di tengah ambruradulnya pembenahan BUMN saat ini, Indonesia tidak saja tengah mengalami krisis energi, tapi juga tengah kekurangan pangan. Indonesia membutuhkan political will pemerintahan Joko Widodo untuk keluar dari krisis energi berkepanjangan. Pasalnya, Indonesia bukan Korea Selatan, India, atau Jepang, yang mampu mengelola ketahanan energi mereka sendiri. AKTUAL/Tino Oktaviano
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (kanan) mnyampaikan pendapatnya didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Haikal (kiri) dalam Diskusi Forum Legislasi membahas tema ”RUU BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN)’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Meski DPR berencana menyerahkan RUU BUMN ke Badan Legislasi (Baleg) pada tahun ini, namun sejumlah kendala masih menghadang termasuk belum harmonisnya hubungan DPR dan Kementerian BUMN. Heykal mengakui, bahwa ketidakhadiran Menneg BUMN Rini Soemarno untuk membahas RUU BUMN di DPR akibat rekomendasi Pansus Pelindo yang melarangnya ikut rapat, menjadi salah satu kendala. AKTUAL/Tino Oktaviano
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (kanan) mnyampaikan pendapatnya didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Haikal (kiri) dalam Diskusi Forum Legislasi membahas tema ”RUU BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN)’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Meski DPR berencana menyerahkan RUU BUMN ke Badan Legislasi (Baleg) pada tahun ini, namun sejumlah kendala masih menghadang termasuk belum harmonisnya hubungan DPR dan Kementerian BUMN. Heykal mengakui, bahwa ketidakhadiran Menneg BUMN Rini Soemarno untuk membahas RUU BUMN di DPR akibat rekomendasi Pansus Pelindo yang melarangnya ikut rapat, menjadi salah satu kendala. AKTUAL/Tino Oktaviano
Pakar Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy (kanan) mnyampaikan pendapatnya didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Haikal (kiri) dalam Diskusi Forum Legislasi membahas tema ”RUU BUMN dan Penyertaan Modal Negara (PMN)’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/10). Meski DPR berencana menyerahkan RUU BUMN ke Badan Legislasi (Baleg) pada tahun ini, namun sejumlah kendala masih menghadang termasuk belum harmonisnya hubungan DPR dan Kementerian BUMN. Heykal mengakui, bahwa ketidakhadiran Menneg BUMN Rini Soemarno untuk membahas RUU BUMN di DPR akibat rekomendasi Pansus Pelindo yang melarangnya ikut rapat, menjadi salah satu kendala. AKTUAL/Tino Oktaviano
