Beranda Nasional Kritik Sistem Proporsional Terbuka, Muhammadiyah Usulkan Dua Sistem Alternatif

Kritik Sistem Proporsional Terbuka, Muhammadiyah Usulkan Dua Sistem Alternatif

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. ANTARA/Sumarwoto

Magelang, aktual.com – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyebut sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka yang kini diterapkan di Indonesia sarat masalah. Abdul Mu’ti pun menyarankan sistem tersebut perlu dievaluasi.

“Cenderung masyarakat itu memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang memang terasa begitu dominan,” ujarnya usai peresmian Paud ‘Aisyiyah 2 Bumirejo di Magelang, Sabtu (31/12) kemarin.

Mu’ti menilai sistem proporsional terbuka menimbulkan praktek politik uang, sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara para calon anggota legislative. Akibatnya, tak jarang kualitas anggota legislatif yang terpilih tidak ideal dan buruk.

Abdul Mu’ti juga berpandangan sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.

“Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan,” sambungnya seperti dikutip dari situs Muhammadiyah.

Sebagai solusi menggantikan sistem yang dia istilahkan sebagai ‘kanibalisme politik’ itu, Abdul Mu’ti mengatakan Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif.

Pertama, sistem proporsional tertutup. Sistem ini membuat pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.

“Misalnya, partai politik dapat satu kursi. Maka, yang jadi otomatis (kandidat) nomor 1. Sehingga, mereka (kandidat lain) yang di (nomor urut) bawahnya tidak akan memaksa diri untuk jadi (anggota legislatif),” terangnya.

Kedua, sistem proporsional terbuka-terbatas. Sistem ini, kata dia menetapkan kandidat terpilih mengikuti perolehan suara. Sebagai contoh, dari sejumlah kandidat dalam satu partai politik, calon terpilih adalah yang suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP).

Usulan terkait sistem proporsional tertutup ini, menurutnya, juga telah disampaikan Muhammadiyah sejak Tanwir Muhammadiyah 2014 di Samarinda.

(Megel Jekson)