Jakarta, Aktual.com – Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), telah mengeluarkan imbauan kepada para purnawirawan TNI AD untuk tidak menggunakan atribut satuan seperti badge, lokasi, dan baret dalam pelaksanaan aktivitas politik. Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus purnawirawan TNI AD yang terlibat dalam menyuarakan aspirasi politik kepada partai politik serta memberikan dukungan kepada calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dudung menjelaskan bahwa penggunaan atribut tersebut memiliki potensi untuk merusak komitmen netralitas TNI. Dia menunjukkan bahwa peraturan mengenai penggunaan atribut TNI telah diatur bagi prajurit yang telah mengundurkan diri atau purnawirawan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI dan TNI Angkatan Darat.
“Dalam lingkup TNI maupun TNI Angkatan Darat, penggunaan hak berpolitik telah diatur sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019,” demikian pernyataan Dudung dalam keterangan tertulis pada Jumat (12/8).
Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa netralitas TNI adalah prinsip yang tak dapat dinegosiasikan. Ia menjelaskan bahwa TNI AD memiliki komitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis, baik dalam bentuk institusi, personal, maupun penggunaan fasilitas milik TNI AD.
Dudung juga menjelaskan bahwa imbauan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi aspirasi politik dari purnawirawan, namun tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak menghalangi niat Purnawirawan TNI AD untuk menyuarakan aspirasi politik mereka, tetapi kami menyarankan agar hal tersebut tetap sejalan dengan aturan yang ada dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai Purnawirawan TNI/TNI AD,” tegas Dudung.
Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa purnawirawan TNI dan Polri memang telah mulai secara terbuka mendeklarasikan dukungan mereka kepada beberapa nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
