Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas soal evaluasi program KSP di tahun 2017 serta rencana program 2018 dengan Komisi II DPR RI di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung Nusantara II, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/18). Moeldoko memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan KSP hingga akhir tahun 2017. RDP Ini merupakan kali pertama Moeldoko rapat di DPR sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko dilantik di jabatan tersebut pada 17 Januari 2018. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, mengakui penawaran lelang wilayah kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih kalah bersaing dengan negara lain.

Dalam Seminar “Sistem Manajemen Anti-Penyuapan di Sektor Hulu Migas” di Jakarta, Selasa (27/3), Moeldoko mengatakan salah satu penyebab kurang kompetitifnya WK Migas yang ditawarkan karena kontraktor masih dihadapkan pada hambatan investasi.

“Pemerintah melakukan penawaran 26 Wilayah Kerja migas, banyak kontraktor bersemangat, namun harus diakui bahwa penawaran dari pemerintah dibanding negara lain masih kalah bersaing,” ungkap Moeldoko.

Ia menjelaskan Menteri ESDM Ignasius Jonan pun sudah melakukan deregulasi atau pemangkasan berbagai aturan, setidaknya ada 100 peraturan terkait minerba dan migas yang dianggap tidak menarik investasi.

Menurut dia, persoalan investasi dan hambatannya ini selalu ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, apalagi investasi di hulu migas menjadi salah satu penghambat kurangnya produksi migas.

“Sektor migas saat ini ada perbedaan signifikan antara ‘input’ dan ‘output’. Salah satu penyebab utama karena tidak seimbangnya konsumsi dengan produksi. Produksi migas ini masih terhambat karena faktor investasi,” tutur Moeldoko.

Ia menambahkan saat rapat terbatas terkait investasi dan ekspor, Presiden menegaskan kemudahan berusaha harus dioptimalkan. Berbagai aturan yang tidak sesuai, bahkan implementasinya melalui Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Pemerintah Daerah, jangan sampai membelenggu investor.

Dalam seminar tersebut, Moeldoko juga menyebutkan penerapan SNI ISO 37001 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan di sektor hulu migas, khususnya SKK Migas, dapat meningkatkan daya tarik investor.

“Penerapan SNI di SKK Migas diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor dengan mengurangi biaya ekonomi tinggi yang tidak diperlukan. Hadirnya ISO 37001 akan memberikan semangat berinvestasi dan efisiensi,” ujarnya.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS