Jakarta, aktual.com – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong seluruh provinsi di Indonesia untuk mengimplementasikan program Kartu Prakerja dengan skema normal pada tahun 2023, yang melibatkan pelatihan kerja tatap muka. Hal ini disampaikan oleh Deputi III Bidang Perekonomian KSP, Edy Priyono, dalam acara “Sosialisasi Skema Normal Program Kartu Prakerja” di Yogyakarta, pada Rabu (9/8/2023).
“Kami ingin supaya skema normal ini dijalankan di seluruh provinsi pada 2023,” kata Edy Priyono.
Edy menjelaskan bahwa penting untuk segera melaksanakan program Kartu Prakerja dengan skema normal di semua provinsi, mengingat banyak jenis pelatihan kerja yang kurang efektif jika hanya diselenggarakan secara daring, terutama selama masa pandemi COVID-19.
“Contohnya belajar menjadi barista atau belajar teknik mesin, itu tidak efektif kalau tidak ‘offline’. Kalau untuk pelatihan bahasa mungkin masih bisa ‘online’,” ujarnya.
Edy melanjutkan bahwa skema normal ini telah disosialisasikan dan diterapkan pada kuartal pertama tahun 2023 di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Pemilihan 10 provinsi ini didasarkan pada potensi jumlah peserta Kartu Prakerja yang signifikan di wilayah tersebut, serta kesiapan lembaga pelatihan di provinsi-provinsi tersebut.
Edy Priyono berharap seluruh provinsi yang berencana menerapkan skema normal dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang berkualitas di daerah masing-masing.
“Diperlukan persiapan yang matang karena kita harus cek dulu pelatihannya seperti apa, lembaganya seperti apa,” tambahnya.
Dalam program ini, pemerintah daerah dan lembaga pelatihan saling mendapatkan manfaat, dengan lembaga pelatihan menerima pembayaran biaya pelatihan dari pemerintah. Edy Priyono menggarisbawahi bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2020, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi pendaftaran peserta, termasuk dalam pemilihan jenis pelatihan dalam program Kartu Prakerja.
“Karena pendaftarannya lewat ‘online’ atau website jika mungkin ada warga yang kesulitan kuota internet atau ada yang gagap teknologi agar bisa dibantu,”
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Standardisasi dan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Setiawan Rineksa, menyatakan kesiapan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melaksanakan program Kartu Prakerja dengan skema normal pada tahun 2023.
Rineksa menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY akan berkoordinasi dengan 100 lembaga pelatihan kerja terakreditasi dan empat balai latihan kerja milik pemda di DIY untuk mengakses program ini.
“Saya kira siap untuk bisa mengikuti program prakerja itu apalagi di DIY banyak calon tenaga kerja muda yang membutuhkan peningkatan skill untuk masuk dunia kerja,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
