Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dan koalisi masyarakat sipil usai beraudensi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Jakarta, Rabu (31/8/2022). ANTARA/HO-KSP

Jakarta, Aktual.com – Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramowardhani menegaskan sudah saatnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan, karena pembahasan RUU tersebut sudah berlangsung selama dua dekade.

“Kita sudah menunggu dua puluh tahun. Saatnya RUU itu disahkan untuk melindungi hak dan kewajiban para pekerja, pemberi kerja, dan penyalur,” kata Jaleswari dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Jaleswari menyampaikan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan pembentukan RUU PPRT yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden.

Pasca-disahkan pada Juli 2022 lalu, ujar dia, Satgas yang beranggotakan perwakilan dari delapan kementerian/lembaga tersebut, langsung bekerja untuk mengidentifikasi berbagai persoalan terkait perkembangan pembahasan RUU PPRT dengan Badan Legislasi DPR RI.

“Kami sudah melakukan konsinyering untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya UU PPRT dan merumuskan langkah-langkah strategis percepatan-nya,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Satgas percepatan pembentukan RUU PPRT bersama perwakilan koalisi masyarakat sipil, telah melakukan audiensi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pada Rabu (31/8).

Pada kesempatan itu, tutur Jaleswari, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan mendukung penuh RUU PPRT segera disahkan menjadi Undang-Undang.

“Wapres menekankan pentingnya pekerja rumah tangga dilindungi oleh hukum dari pelanggaran hak-hak untuk tidak didzolimi, tidak direndahkan, dan tidak dieksploitasi,” ujar Jaleswari mengutip pernyataan Wapres Ma’ruf Amin.

(Antara)

(Dede Eka Nurdiansyah)