Ia mengingatkan bahwa masalah ketenagakerjaan butuh keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, serikat buruh, maupun pengusaha alias tripartit.
“Saya akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi tentang tim omnibus law bentukan pemerintah yang harusnya melibatkan semua unsur,” katanya.
Ia mencontohkan kebijakan di Jawa Barat jangan sampai terjadi di tingkat nasional. Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil sempat mengeluarkan surat edaran untuk UMK 2020 dan langsung ditanggapi keras oleh seluruh serikat buruh se-Jawa Barat.
Ia menjelaskan penetapan UMK harus dilandasi surat keputusan agar memiliki landasan hukum yang kuat.
“Setelah buruh mengancam menggelar aksi besar-besaran di Jawa Barat, akhirnya Ridwan Kamil mengeluarkan juga SK tersebut. Tidak perlu hal tersebut terjadi di tingkat nasional karena kami ingin kondisi tetap kondusif,” katanya.
Walaupun Andi Gani dikenal sebagai sosok yang dekat dengan pemerintah, dirinya menegaskan tetap akan berada di barisan buruh dan membela hak-hak buruh Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
