Jakarta, Aktual.co —Pemasangan “barcode” pada paspor TKI dipertimbangkan sebagai alternatif dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang akan dihapuskan oleh Presiden Joko Widodo atas permintaan TKI.
“Pak presiden minta KTKLN dicabut ya kami cabut. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana dengan proses penempatan TKI yang sedang berlangsung. Nah kita menindaklanjuti apa yang disampaikan pak presiden kepada buruh migran tersebut,” kata Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri di Jakarta, Selasa (2/12).
Sebelumnya, KTKLN digunakan untuk mendata TKI yang bekerja di luar negeri untuk tujuan perlindungan namun dalam pelaksanaannya banyak TKI yang mengeluh menderita pungli dalam pembuatannya.
“Kita siapkan terobosan-terobosannya. Mungkin dengan cara mengintegrasikan data-data TKI yang ada di KTKLN itu dengan paspor,” ujar Hanif.
Data TKI itu akan disimpan dalam kode barcode tersebut seperti data pribadi berupa identitas, proses penempatan mereka, di mana mereka dilatih, hasil medical check up dan lain-lain.
Integrasi data dari KTKLN ke paspor TKI itu diharap akan tetap mempermudah pencarian data-data TKI yang dibutuhkan.
Permasalahan terkait KTKLN sebelumnya muncul karena tidak semua KBRI memiliki alat pindai untuk membaca kartu tersebut sehingga juga menyulitkan pencarian data.
“Sangat wajar jika buruh migran kita mempertanyakan hal itu,” jelas Hanif.� Selain itu, laporan yang diterima dari masyarakat adalah kartu tersebut rawan terhadap munculnya pungli-pungli terutama di bandara.
“Selama ini laporan yang kita terima adanya kartu ini menimbulkan kerawanan pungli di bandara, sehingga mereka (TKI) yang sudah siap berangkat dan tidak memiliki kartu harus dibuat di bandara. Disaat itu ada oknum yang memanfaatkan dengan membayar Rp300 sampai Rp500 ribu,” kata Hanif.
Pemasangan barcode di paspor TKI itu disebut Hanif adalah salah satu pilihan yang sedang dikaji.
“Tentu kita masih akan gali lagi opsi-opsi yang lain, saya kira ini juga opsi yang baik yang sementara ini terlintas dalam pikiran saya dan kalau ini bisa menjadi opsi kita nanti minta pada BNP2TKI melakukan kajian terhadap opsi tersebut,” kata Hanif.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
