London, Aktual.com – PWYP dan NGRI menyerukan kepada pemerintahan Inggris dan negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT-Anti Korupsi London 2016 untuk menangani satu area terbesar yang tersisa dari kerahasiaan dan resiko korupsi di sektor minyak, gas dan pertambangan: komoditas perdagangan.
Pemerintahan inggris dan pemerintahan lainnya yang telah ikut serta membahas apakah untuk mengatasi tantangan kerahasiaan dalam perdagangan di KTT, yang di selenggarakan oleh perdana menteri Inggris David Comeron. Masalah ini telah muncul dalam berbagai rancangan komunike pertemuan di KTT, namun pemerintahan masih merumuskan versi final. komunike itu sangat penting yang berisikan konten yang kongkrit, yang nantinya komitmen ditindak lanjuti untuk mengatasi tantangan yang mendesak ini.
KTT ini merupakan kesempatan penting bagi negara-negara untuk berkomitmen dalam pengembangan standar global untuk pengungkapan pembayaran kepada pemerintah untuk penjualan minyak, gas dan mineral dan yang harus juga mencakup pembayaran dari pedagang komoditas. Jutaan warga negara yang kaya sumber daya alamnya hidup dalam kemiskinan, diperparah lagi dengan korupsi dan salah urus keuangan bruto; mereka pantas paling tidak dari komitmen untuk mengakhiri kerahasiaan dalam pembelian komoditas dari pemerintah mereka.
“Tindakan internasional oleh pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengakhiri daerah utama ini dari risiko korupsi di sektor sumber daya alam,” kata Elisa Peter, direktur eksekutif PWYP. “Ini saatnya untuk membuat minyak, gas dan perdagangan mineral transparan dan akuntabel.”
Ketika perusahaan membeli komoditas utama dari pemerintah, mereka biasanya membuat pembayaran rahasia, padahal pembayaran untuk komoditas utama dapat membuat satu arus pendapatan terbesar bagi pemerintah dari negara-negara kaya. Di Angola, Irak, Libya dan Nigeria, misalnya, mayoritas pendapatan total pemerintah berasal dari penjualan minyak mentah -ke Inggris, Swiss atau perusahaan-perusahaan Amerika. Hal yang terkait rusaknya penawaran perdagangan minyak ditandatangani oleh pemerintahan Nigeria sebelumnya biaya kas negara sebanyak $ 16 per barel dan telah dibatalkan oleh pemerintahan Presiden saat Muhamadu Buhari.
Resiko korupsi dalam perdagangan minyak, gas dan mineral telah diakui oleh Afrika Progress Panel, U.K.’s Financial Conduct Authority dan pemerintah Swiss, laporan terbaru yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan lain-lain.
Komoditas penjualan oleh perusahaan minyak nasional juga menyentuh pada keamanan penting, konflik dan agenda geopolitik. Misalnya, entitas pemerintah diperebutkan, seperti Pemerintah Regional Kurdistan di Irak dan faksi dalam Libya, telah menjual minyak ke pembeli internasional. Dalam kasus lain, ekspor minyak curian telah memicu konflik di Irak, Suriah dan Nigeria.
“Hukum di Uni Eropa, AS dan Kanada sudah memerlukan transparansi dalam beberapa pembayaran minyak, gas dan pertambangan. pembayaran perdagangan tidak harus menjadi pengecualian untuk aturan ini,” kata Daniel Kaufmann, presiden dan CEO dari NRGI.” Menerangi sudut buram ini terus menerus dari industri akan menurunkan risiko dan penawaran yang buruk, dan karena itu bermanfaat bagi jutaan warga di negara-negara miskin.”
“Banyak komoditas perdagangan Indonesia juga tercantum di Inggris, dan juga perlu menetapkan standar untuk transparansi pembayaran pedagang komoditas yang akan membantu untuk memvalidasi pendapatan negara dan menghindari biaya tinggi dari pengeluaran fiskal, kasus tertentu seperti di Indonesia: di mana kurangnya transparansi pada perdagangan minyak mentah disebabkan tingginya harga bahan bakar di pasar domestik” kata Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia di Jakarta.
latar belakang
PWYP, NRGI dan lain-lain telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Cameron untuk menyerukan kepemimpinan Inggris tentang masalah ini. Kedua pimpinan PWYP dan NRGI juga telah menekankan pentingnya mengatasi transparansi perdagangan dalam kontribusi mereka ke Pemimpin-pemimpin ‘Manifesto Anti-Korupsi yang akan disampaikan kepada para pemimpin pemerintahan pada 12 Mei.
Membaca bersama pengarahan PWYP-NRGI tentang pentingnya perdagangan transparansi komoditas di sini.
Sumber Daya Alam Governance Institute (NRGI) membantu masyarakat untuk menyadari manfaat dari minyak, gas dan mineral negara.
Publish What You Pay (PWYP) adalah jaringan organisasi global masyarakat sipil yang bersatu dalam panggilan mereka untuk industri ekstraktif terbuka dan akuntabel yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan kehidupan perempuan, laki-laki dan kaum muda di negara-negara kaya sumber daya alam.
Artikel ini ditulis oleh:
