Namun, lanjut Prisma, Bambang Trihatmodjo dengan semangat profesional tetap memberikan dukungan terbaik dalam proses penyelenggaraan Sea Games XIX/1997 di Jakarta demi nama baik bangsa dan Negara.
“Ini Sea Games Darurat karena adanya peralihan tuan rumah kepada Indonesia dari Brunai Darusallam, sehingga belum adanya alokasi pendanaan,” jelasnya.
Lantaran tidak ada dana dari APBN, maka dibentuk Konsorsium Swasta untuk membantu pendanaan acara tersebut, yakni KMP Sea Games XIX, 1997. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Sea Games XIX tahun 1997 di Jakarta.
“Karena itu, saya minta persoalan dana talangan Sea Games 1997 ini dilihat secara bijaksana dan komprehensif, bukan sekedar dari satu sisi saja. Ini satu-satunya Sea Games yang memakai Dana Inpres,” ujarnya.
Dia menejelaskan penyelenggaraan Sea Games ini adalah kepentingan nasional. Konsorsium swasta yang menyanggupi mencarikan dana penyelenggaraan sebesar Rp 70 Miliar sebagaimana keterangan KONI dan Kemenpora saat itu. Adanya kekurangan dana Rp 35 Miliar adalah hal yang mendadak yang diminta KONI untuk pembinaan atlet saat itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
