Jakarta, Aktual.co —Sekjen PPP dari kubu Suryadharma Ali, Achmad Dimyati Natakusumah menuding pemerintah ada di balik perpecahan yang terjadi di internal Partai persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini terbagi dalam dua kubu.
Dia menuding perpecahan antara kubu Suryadharma Ali (SDA) dengan kubu Romahurmuziy merupakan bentuk konspirasi.
“Saya lihat ada konspirasi untuk memecah partai Islam. Saya ingatkan pemerintah untuk tidak melakukan konspirasi,” tudingnya, usai acara perkenalan pengurus baru PPP pimpinan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta di kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (9/11).
Mengenai kedua belak pihak yang berseteru, Dimyati mengaku berharap ke depannya seluruh kader PPP bisa kembali bersatu. 
Dia membandingkannya dengan perseteruan Israel dan Palestina yang tetap bisa saling bicara meski berseteru.
“Masa (dua kubu di) PPP tidak bisa,” ujar Anggota DPR periode tahun 2014-2019 itu.
Dia juga meminta semua pihak menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang telah mengabulkan gugatan kubu SDA mereka untuk menunda keputusan Menkumham Yasonna Laoly yang mengesahkan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP versi kubu Romy.
Soal putusan PTUN, Dimyati mengatakan dalam kehidupan sebagai umat Islam pegangannya adalah Alquran. Tapi sebagai warga negara pegangannya adalah konstitusi dan Undang-Undang. Sedangkan sebagai kader PPP, pegangannya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan fatwa agama (Majelis Syariah). 
“Apa yang dilakukan PTUN ini sudah benar, sudah sesuai dengan harapan yang kita gugat. Oleh sebab itu kami berharap semua pihak menghormati keputusan itu.” 
Diketahui, gugatan dilayangkan PPP hasil muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz untuk penundaan pelaksanaan Keputusan Menkumham tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP yang ditetapkan di Jakarta pada 28 Oktober 2014 untuk kubu Romahurmuzy alias Romy.
Kuasa hukum PPP pimpinan Djan Faridz, Humphrey R. Djemat mengatakan putusan Menkumham ditunda sampai putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Selain itu, kata dia, PTUN juga memerintahkan Menkumham tidak melakukan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sampai dengan islah di antara para elite PPP yang bersengketa diadakan.
Humphrey juga menjelaskan PTUN memerintahkan panitera atau wakil panitera PTUN Jakarta untuk menyampaikan dan memberitahukan berlakunya penetapan tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa agar dapat dilaksanakan semestinya.
Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menkumham ini, jelasnya, memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga seluruh pihak terkait yang berkepentingan terhadap Keputusan Menkumham wajib patuh terhadap Penundaan Keputusan Menkumham.
“Pelanggaran terhadapnya memiliki akibat baik secara yuridis maupun administrasi,” ujarnya. 
Pihak-pihak ini termasuk pemerintah, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, serta para kader PPP di seluruh Indonesia.

()