Jakarta, Aktual.co —Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi, Jawa Barat, keluhkan minimnya dana operasional tahun ini yang dikucurkan pemerintah setempat.
Kata Sekretaris KPA Kota Bekasi Slamet Arifin, tahun ini mereka cuma dapat kucuran Rp150 juta dari Pemkot Bekasi. “Itu seluruhnya hanya digunakan untuk keperluan kegiatan sosialisasi dan peringatan Hari AIDS se-dunia,” kata dia, di Bekasi, Senin (23/2).
Tak cuma keluhkan minimnya kucuran dana dari pemkot, Slamet juga keluhkan bakal disetopnya kucuran dana global dari luar negeri. Padahal dana itu biasa digunakan untuk tambahan operasional.
Operasional berkurang, membuat KPA memutuskan kurangi kegiatan. Di antaranya, agenda koordinasi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait sosialisasi penanggulangan AIDS di lembaga pemasyarakatan, serta sosialisasi penanggulangan AIDS kepada kalangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Kendala operasional lainnya, keberadaan kantor yang dinilai tidak representatif. Karena masih menumpang di Kantor Pemuda di Lapangan Multiguna, Bekasi Timur.
“Kantor kalau bisa dipisah sendiri, sekarang masih pinjam di Kantor Pemuda yang tempatnya kurang representatif kerena digabung dengan kegiatan pemuda. Kalau bisa dipisah tersendiri lebih bagus agar para penderita tidak malu untuk datang dan konsultasi,” katanya.
Kondisi serba minim ini, ujar dia, bertolak belakang dengan beban kerja KPA. Di mana Kota Bekasi saat ini masih menduduki peringkat kasus HIV/AIDS terbanyak kedua se-Provinsi Jawa Barat. Sementara Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat keempat di Indonesia, dan Indonesia menduduki peringkat ke-16 di dunia.
“Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Bekasi masih kita kalkulasi,” ujarnya.
Menurut dia, tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Bekasi tidak terlepas dari kendala wilayah yang berbatasan dengan ibu kota. “Masyarakat Kota Bekasi heterogen, sehingga banyak kebudayaan luar yang masuk dan mempengaruhi pola hidup masyarakat Bekasi,” ujar dia.
Dia berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat mempertimbangkan solusi bagi kesulitan operasional yang kini dialami KPA. “Saya harap ke depannya bisa ada kebijakan dari pemerintah untuk mencarikan solusi mengatasi permasalahan ini.”
Artikel ini ditulis oleh:
