Jakarta, Aktual.co —Besarnya alokasi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, dianggap akan merugikan uang pajak dari warga DKI Jakarta.
Pengamat anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, berpendapat meski anggaran PMP dikucurkan ke perusahaan-perusahaan pelat merah milik DKI itu, tapi keuntungan yang dipatok BUMD ternyata tetap saja.
Menurutnya alokasi anggaran PMP hanya sebuah cara mengelabui publik saja. Sebab dengan suntikan dana segar ke BUMD, masyarakat Jakarta akan melihat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat tinggi.
“Kalau mau kasih PMP ke salah satu BUMD, dievaluasi dan di audit dulu keuangan BUMD tersebut. Jangan asal kasih tanpa ada argumentasi yang jelas, karena BUMD Jakarta itu, dugaan saya, sarang korupsi,” ujar dia saat ditemui Aktual.co, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/12/).
Bahkan seperti berseloroh, menurut Uchok, ketimbang menyuntikkan dana ke BUMD, malah lebih menguntungkan kalau dana itu disetorkan ke bank saja.
“Bunga akan lebih tinggi daripada diberikan ke di BUMD Jakarta,” ucap dia sambil tertawa.
Seperti diberitakan sebelumnya saat ini pengajuan PMP dari delapan BUMD DKI Jakarta belum menemui kata sepakat dari pihak eksekutif maupun legislatif. Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI masih mengkritisi kinerja BUMD yang mengajukan PMP. Rapat Banggar pun ditunda, dan akan dilanjutkan Rabu 17 Desember.
Artikel ini ditulis oleh:
