Menko Perekonomian, Darmin Nasution (tengah) bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kiri), dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2). Rapat kerja membahas tentang permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd/17

Jakarta, Aktual.com – Komisi XI DPR RI meminta distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin merata menyasar ke seluruh masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Jangan seperti selama ini yang justru bertumpu lebih banyak di Pulau Jawa.

Menurut Anggota Komisi XI DPR, Ekky Awal Muharam, tak hanya soal distribusi KUR yang dipertanyakannya, tapi juga penghasilan per kapita penerima KUR jangan sampai salah sasaran.

“Saya selalu kritisi, data distribusi KUR dari yang ditampilkan justru tidak menunjukkan keadilan. Kok unsur keadilannya lebih banyak di Jawa dibanding non Jawa?” tandas Ekky saat raker dengan pemerintah membahas KUR 2017, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2).

“Terus kalau mau dipresentasikan, bagaimana soal penghasilan per kapita penerima KUR dari Jawa dan non Jawa itu. Mestinya harus transparan,” kritik dia.

Ekky mengkritisi banyak isu yang selama ini didiamkan oleh pemerintah. Termasuk soal kenaikan plafon KUR tahun sebesar Rp110 triliun dirasa masih kurang, juga soal isu sektor produktif yang tak banyak dikucuri KUR, termasuk juga para TKI yang mestinya bisa mendapat KUR agar bisa mengembangkan usaha di dalam negeri.

“Pemerintah tak mampu tampilkan data yang transparan soal KUR ini. Kenapa? Ini patut dipertanyakan,” tandas politisi FPKS ini.

Hal senada diutarakan oleh anggita Komisi XI DPR lainnya, Johnny Plate. Menurutnya, KUR yang Rp110 triliun itu hanya 0,54 persen dari total APBN 2017.

“Angka ini sangat kecil. Makanya, karena kecil tolong dijalankan secara benar. Sehingga penyaluran KUR ini harus berpihak kepada kelompok yang sangat membutuhkan. Harus ada keadilan,” jelas Plate.

Karena faktnya, kata dia, sebanyak 56 persen lebih KUR disalurkan di wilayah yang notabene masih diangggap memiliki income per kapita regional tinggi, yaitu Jawa.

“Ini kurang tepat. Karena tanpa KUR pun sudah ada penyaluran dana APBN di daerah itu. Ditambah lagi sektor swasta sudah berkembang di wilayah-wilayah tersebut,” tegas politisi Nasdem itu.

(Busthomi)

(Arbie Marwan)