Bekasi, Aktual.com — Komisi B DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat menyarankan pemerintah setempat untuk menggandeng pemerintah pusat dalam merealisasikan pembangunan Terminal Induk di Kecamatan Jatiasih.
“Pemkot Bekasi saat ini mengalami kendala kekurangan anggaran untuk merealisasikan proyek itu sehingga butuh bantuan pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi Maryadi di Bekasi, Minggu (10/4).
Menurut dia, mahalnya pembuatan terminal itu menyusul sejumlah fasilitas pendukungnya harus memenuhi kriteria terminal tipe A. Lokasi lahan yang akan dimanfaatkan sebagai terminal induk itu berada di sekitar Komsen, Jatiasih atau tepatnya di sisi Tol Lingkar Luar Tol Jakarta seluas 5 hektare.
Lokasi tersebut, jauh lebih representatif dari kondisi terminal induk yang ada saat ini di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur yang mulai mengalami kelebihan kapasitas tampung kendaraan.
“Pemkot bekasi seharusnya dapat mengajukan permohonan anggaran ke pemerintah pusat dalam membangun terminal induk tipe A,” katanya.
Dia memproyeksikan, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan fasilita tersebut berkisar di atas Rp5 miliar. “Besaran dana tersebut sebetulnya bisa dikucurkan pemerintah pusat,” katanya.
Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam kerja sama itu adalah hitung-hitungan bagi hasil antara pemerintah pusat dengan Pemkot Bekasi.
“Harus jelas untuk pemasukan retribusi dana terminal induk tersebut,” katanya.
Dikatakan Maryadi, Terminal Induk Jatiasih akan melayani kendaraan umum angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP dan bus malam), angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
“Terminal yang saat ini ada yakni di wilayah Bekasi Timur, tetap beroperasi namun hanya untuk trayek dalam kota,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Nebby
