Kurang Edukasi, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Haji

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid prihatin dengan insiden penahanan sejumlah jamaah haji asal Indonesia oleh Imigrasi Filipina akibat penggunaan paspor ilegal.

Namun, ia tak mempersalahkan para jamaah haji tersebut. Pasalnya, memang ada beberapa faktor, alasan hal tersebut terjadi. Pertama, adalah kurangnya edukasi kepada jamaah dari para ulama tentang hakikat haji.

“Jangan haji dengan cara yang haram dan ilegal,” ujar Sodik, Rabu (24/8).

Kedua, kurang pula edukasi dari kemenag kepada pengelola tentang manajemen haji. Sehingga menyebabkan panjangnya antrian, kepastian haji, juga keamanan haji yang tidak terjamin.

Ketiga, lanjutnya, yakni lemahnya pengawasan kepada oknum-oknum travel oleh kemenag.

“Lemahnya pengawasan oleh aparat hukum dan keamanan terhadap para petualang yang suka melakukan penipuan haji. Padahal penipuan haji dalam berbagai bentuk sudah sering terjadi. Baik di dalam negeri atau seperti sekarang dengan melibatkan kuota luar negeri.”

Menyikapi hal tersebut, Sodik meminta pemerintah untuk melakukan beberapa langkah agar kejadian serupa tak terulang kembali. Misalnya, pemerintah harus meningkatkan edukasi tentang filosofi haji yang hanya berangkat dengan cara halal oleh para penyuluh agama kemenag dan ustadz-ustadz.

“Pemerintah juga harus meningkatkan penjelasan manajemen haji kepada masyarakat,” katanya.

Meski demikian, menurut Sodik, yang terpenting adalah pemerintah meningkatkan pengawasan kepada oknum travel dan siapapun kerjasama dengan aparat hukum dan kepolisian.

“Petakan negara-negara yang sering sisa quota. awasi gerakan orang Indonesia ke negara-negara tersebut sekitar musim haji. tingkatkan kerjasama dengan negara-negara yang quota hajinya sering tersisa kerjasama keamanan. kerjasama keamanan dan keimigrasian dari kemungkinan haji-haji ilegal,” pungkas Politisi Partai Gerindra ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu