Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, langkah pemerintah lamban menangani fenomena transportasi berbasis aplikasi atau angkutan online. Sementara, masyarakat saat ini memerlukan angkutan umum yang aman dan cepat.
“Jadi masyarakat butuh transportasi aman dan lancar. Yang harus diakui, sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi aman dan lancar,” ujar Sarman dalam diskusi bertaju ‘Diuber Uber’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/3).
Lebih lanjut Sarman menyebut, angkutan online lebih diminati karena lebih memberikan kemudahan. Sehingga, ini menjadi pemicu daya saing bagi angkutan konvensional.
“Di jemput depan rumah, kemudian lebih murah. Nah ini pada lari kesana. Yang rugi siapa? konvensional. Sedangkan mereka belum punya ijin.”
Sementara, lanjutnya, ditengah persaingan itu pemerintah sangat lambat merespon hal tersebut. Akhirnya, muncullah demonstrasi akibat akumulasi kekesalan lambannya pemerintah meregulasi transportasi online.
“Memang koordinasi antar pemerintah sangat lemah, ego tinggi sehingga demo kemarin pemerintah baru sadar harus dibenahi. Padahal kerugian dari demo banyak. Nah pemerintah harus tegas kalau mau legalkan itu.”
Sarman menambahkan, pemerintah harus merespon dinamika yang ada. Sebab, apapun saat ini semuanya sudah berbasis aplikasi. Baik transportasi ataupun perbelanjaan sebagai industri kreatif yang bersaing di dunia modernisasi.
“Banyak yang online tapi enggak demo. Dan pemerintah harus responsiv melihat UU. Ini enggak liat UU hanya liat di depan mata. Tapi ketika liat yang kreatif seperti ini pemerintah baru sadar. Di Jakarta peminat tinggi pelaku banyak.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
