Madiun, aktual.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai falsafah ajaran Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sejalan dengan tujuan lahirnya negara dan cita-cita pendiri bangsa. Yaitu, mewujudkan Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat.
Hal itu disampaikan LaNyalla usai dikukuhkan sebagai warga kehormatan PSHT di Madiun, Jawa Timur, Minggu (17/10/2021).
“Semangat untuk memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia itulah yang kemudian menjadi landasan hikmat setiap warga PSHT yakni untuk mewujudkan Memayu Hayuning Bawono, atau memperindah keindahan dunia, melalui upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera lahir batin. Semangat itu sama persisnya dengan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini,” katanya.
Menurut LaNyalla, keberadaan PSHT yang dilahirkan di Madiun pada 1922, tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apalagi Ki Hajar Hardjo Oetomo pendirinya dikenal sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.
“Semangat perjuangan dan sifat egaliter di dalam jiwa Ki Hajar Hardjo Oetomo menyebabkan beliau mengajarkan ilmu silat kepada rakyat jelata saat itu. Hingga lahirlah para pendekar perintis perjuangan kemerdekaan bangsa,” jelasnya.
LaNyalla mengaku bangga berada di tengah-tengah Warga PSHT, yang memiliki cita-cita luhur yang sama dengan para pendiri bangsa. Walaupun hari ini cita-cita tersebut belum dapat terwujud.
“Karena itu kita harus bersatu padu, bekerja keras dan melakukan kontribusi nyata sehingga mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, menuju Indonesia yang berkeadilan sosial,” ujarnya lagi.
Senator asal Jawa Timur itu juga kembali menyampaikan rencana
Amandemen Konstitusi perubahan ke-5. Dimana amandemen menjadi sebuah momentum kesadaran bersama sebagai Negarawan, untuk memikirkan agar Indonesia dapat segera mewujudkan cita-citanya.
“Indonesia harus lebih berdaulat atas apa yang terkandung di dalam bumi, air, udara dan semua kekayaan alamnya. Harus berdaulat atas sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang
banyak. Mulai dari sektor pangan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan lainnya,” papar Mantan Ketua Umum PSSI itu.
Lebih penting lagi, menurutnya, Indonesia harus berdaulat dan mampu menyiapkan diri karena akan memasuki era Dis-rupsi di segala bidang dan adanya perubahan global yang sangat cepat.
“Tanpa kedaulatan, kita hanya akan menjadi negara yang diatur dan dikendalikan oleh negara lain. Juga dipaksa tunduk kepada aturan-aturan global yang tidak adil. Yang pada akhirnya, kekayaan negara ini akan dikuasai oleh segelintir orang, baik itu bangsa kita sendiri maupun bangsa asing,” ungkapnya.
Di situlah pentingnya menyatukan pikiran dan kebatinan dalam menyongsong
rencana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5. Pemahaman itu, ditambahkannya, harus terus disampaikan kepada rakyat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat, termasuk warga PSHT sebagai pegiat dan penjaga warisan kebudayaan.
“Agar semua kelompok masyarakat paham benar tujuan amandemen, sehingga tidak disederhanakan dengan kalimat; Rakyat lebih butuh Suplemen daripada Amandemen,” katanya.(*)
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
