Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi Loade Muhammad Syarif berharap, tidak ada lagi pemimpin dan kepala daerah di Provinsi Riau yang berurusan dengan kasus hukum, setelah tiga gubernur sebelumnya ditangkap KPK.
“Saya tidak mau lagi pimpinan di Provinsi Riau ini berurusan dengan KPK. Tapi setelah pimpinannya diambil, juga tidak terjadi perubahan signifikan di Provinsi Riau,” katanya di Pekanbaru, Kamis (17/3).
Kasus korupsi yang pernah menyeret para pemimpin di Riau, ujar dia, merupakan contoh yang buruk bagi Indonesia. Menurutnya Riau punya kekhususan karena punya sumber daya alam yang banyak, maka pelaporannya juga banyak yang masuk.
“Maaf Pak Andi (Plt Gubernur Riau) saya harus terus terang bahwa Riau menjadi contoh yang buruk karena mengingat pimpinannya pernah terjerat korupsi.”
Oleh karena itulah, lanjut dia, kedatangannya bertujuan untuk mengawasi semua kekayaan alam di Riau. Agar semuanya dikelola dengan akuntable dan transparan sehingga masyarakat di Riau mendapatkan kesejahteraan.
Pihak KPK, klaim dia, saat ini tengah memperhatikan energi dan sumber daya mineral, karena potensi yang besar mulai dari hulu ke hilir. Maka prosesnya itu yang perlu perbaiki karena, kata dia negara sudah ditaksir rugi triliunan rupiah.
Meski begitu untuk korupsi di Riau ia tidak menjelaskan detail angka kerugiannya.”Yang jelas dari Riau kasusnya sawit itu paling banyak, infrastruktur dan pembangunan gedung.”
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
