Jenewa, Aktual.com – Penasehat kemanusiaan dari PBB, Jan Egeland mengecam sikap Pemerintah Suriah yang melarang konvoi bantuan medis memasuki enam kota yang terkepung selama berlangsungnya konflik bersenjata, Kamis (17/3).
Dalam pernyataannya, Egeland mempertanyakan sikap pemerintah Suriah yang tidak juga beri akses untuk masuknya bantuan ke enam kota itu. Kamis ini, konvoi bantuan padahal sedang menuju ke empat kota, yakni Zabadani, Foua, Kufreya dan Madaya.
“Kami membutuhkan pemerintah Suriah sungguh-sungguh membantu kami di kawasan yang memerlukan obat-obatan. Mengapa tak memberikan akses bagi konvoi bantuan nutrisi, vitamin dan antibiotik, dan dokter serta perawat ke tempat-tempat ini?” ujar dia.
Ditegaskan dia, sikap Pemerintah Suriah seperti ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. “Bahkan para petempur yang terluka punya hak untuk dirawat berdasarkan hukum internasional,” kata Egeland.
Saat menjadi tuan rumah pertemuan rutin negara-negara yang terlibat dalam proses perdamaian Suriah, Egeland pun menyerukan Amerika Serikat, Rusia dan negara lain untuk turun tangan dalam masalah ini. Terutama untuk membebaskan warga sipil tak bersalah yang ditahan, termasuk anak-anak.
Egeland pun mendesak Pemerintah Suriah untuk segera memberi jawaban dalam waktu tujuh hari ke depan untuk mengizinkan konvoi bantuan itu masuk. Dia berharap bantuan itu bisa menyasar ke 1,1 juta orang pada akhir April dan memvaksinasi semua anak Suriah.
Setelah gagal kirimkan bantuan melalui jalur darat, PBB juga akan mencoba cara lain. Yakni dengan menjatuhkan bantuan lewat udara gunakan parasut di Kota Deir al-Zor yang dikepung kelompok militan bersenjata. Bukan tanpa resiko, karena moncong peluru kendali selalu mengancam.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
