Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Yandri Susanto menyayangkan sikap pemerintahan Jokowi-JK yang mengeluarkan surat edaran untuk melarang para menterinya rapat dengan DPR.
Menurut dia, pelarangan itu menunjukan sikap arogansi pemerintah dalam menjalankan sistem kenegaraan.
“Itu menunjukan arogansi pemerintahan Jokowi, padahal kan membangun pemerintahan ini kan perlu ada kerjasama dengan DPR,” kata Yandri, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/11).
Oleh karena itu, dia menyarankan agar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menarik surat edaran yang sifatnya rahasia dari para pembantu presiden.
“Tidak perlu diedarkan oleh para menteri-menteri. Karena sampai hari ini, beberapa komisi anggotanya sudah lengkap, sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebaga anggota dewan,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
