Jakarta, Aktual.com — Para pelaku industri pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah untuk mencarikan muatan agar kapal-kapal yang dimiliki INSA tidak hanya terparkir dan tak terpakai.
Dewan Pembina DPP INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan, saat ini banyak kapal milik anggota INSA yang tidak beroperasi lantaran tidak dapat muatan. Pasalnya, pelayaran nasional menjadi sektor yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah soal larangan ekspor mineral mentah dan mewajibkan perusahaan tambang membangun pabrik pemurnian/pengolahan mineral mentah (smelter) di dalam negeri sementara di satu sisi smelter masih belum juga terbangun.
“Nomor satu carikan saya muatan, gak ada muatan, kapal semua parkir. Minerba lagi nunggu smelter jadi, batubara lagi babak-belur, harga karet anjlok, Dan yang terjadi dengan kapal terparkir ini kapan bisa kreditnya, apakah ini yang membuat kapal nasional menjadi besi tua,” kata Johnson dalam keterangan resminya di Jakarta, ditulis Rabu (5/8).
Johnson menambahkan, di Samarinda sendiri terdapat 800 kapal yang saat ini sudah tidak beroperasi. Dan parahnya lagi, kapal-kapal tersebut hanya membayar parkir setiap bulannya.
“Kemarin (minerba) yang ekspornya berhenti, efek dominonya ke kami, parkirnya malah naik, PNBP naik, sekarang sebagai gambaran parkir jaga keamanan itu seharga satu (mobil) Avanza perbulan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, selain meminta Pemerintah mencarikan muatan, pihaknya juga meminta pemerintah merevisi kembali penerapan harga bongkar muat di pelabuhan.
“Bongkar muat domestik dengan internasional itu lebih mahal domestik,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
