Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk melakukan pelarangan sepeda motor melintas di jalan protokol, sepanjang jalan Thamrin- jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menuai kecaman dari politisi senayan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana mengatakan bahwa kebijakan pelarangan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tersebut, seharusnya dilakukan kajian terlebih dahulu.
“Bikin kebijakan harus ada kajian dulu, coba paparkan kepada publik. Ini sekarang masyarakat kecil jadi korban pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat jangan sampai membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah BBM,” kata Yudi ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu (17/12).
Menurut dia, setiap kebijakan jangan sampai malah membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah dengan soal kenaikan BBM bersubsidi.
“Transportasi publik belum ada, jangan seenak-enaknya. Coba tanya polisi dan lain-lain. Indonesia banyak membuat Undang-Undang tapi pemerintah tidak laksanakan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
