Jakarta, Aktual.com — Dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mendesak Presiden Jokowi agar menginisiasikan pembentukan Badan Perpajakan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Upaya ini sebagai gerakan bersama mempersempit ruang korupsi, praktik penghindaran pajak, pencucian uang, hingga pembiayaan terorisme layaknya apa yang dibongkar oleh Panama Papers.
Program Manager INFID, Siti Khoirun Ni’mah menceritakan sejatinya upaya ini sudah pernah dilakukan, namun masih ada negara yang melakukan penolakan.
“Usulan pembentukan Badan Perpajakan di bawah PBB pernah disampaikan oleh negara-negara G-77 di Konferensi Ketiga PBB mengenai Pembiayaan untuk Pembangunan di Addis Ababa tahun 2015. Namun pada saat itu negara-negara maju, terutama Inggris, menolak usulan tersebut,” ujar Ni’mah, Selasa (19/4).
Untuk itu Presiden Jokowi dituntut melakukan konsolidasi mendorong agar terbentuknya lembaga yang dimaksud.
“Lawatan Presiden ke Eropa seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk membuka kembali pembicaraan mengenai hal ini sehingga mendorong perubahan tata kelola perpajakan internasional yang selama ini bias kepentingan negara maju,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
