Jakarta, aktual.com – Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Mustafa Layong, mengkritik langkah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut kartu identitas liputan Istana milik reporter CNN Indonesia. Pencabutan itu diduga terkait pertanyaan sang reporter kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program makan bergizi gratis (MBG).

Mustafa mengaku telah mendapat informasi mengenai pencabutan tersebut. “Bila itu benar karena motif pertanyaan MBG, itu penghalangan kerja jurnalistik,” ujarnya saat dihubungi, Ahad, (28/9).

Menurutnya, pencabutan kartu liputan itu merupakan bentuk upaya membungkam kemerdekaan pers serta intervensi terhadap kebebasan berpikir jurnalis. Mustafa khawatir, cara semacam ini justru membuat reporter hanya menjadi penyampai pesan Istana tanpa kebebasan kritis.

“Apalagi diatur apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan,” tegasnya. Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan informasi penting, khususnya terkait MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. “Jangan sampai Prabowo tidak tahu karena jurnalis yang mau bertanya saja tidak boleh,” tambahnya.

Diketahui, insiden ini bermula ketika seorang reporter CNN Indonesia bertanya kepada Prabowo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu, 27 September 2025, usai kunjungan luar negeri ke empat negara. Reporter itu bertanya, “Makan bergizi gratis. Ada instruksi khusus enggak untuk BGN, Pak?”

Prabowo lalu menjawab bahwa ia akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyusul kasus keracunan menu MBG. “Saya baru dari luar negeri tujuh hari. Saya memonitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil kepala BGN dengan berapa pejabat. Kami akan diskusikan,” katanya.

Ia menegaskan kasus MBG adalah masalah besar, mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, dan mengingatkan agar isu keracunan MBG tidak dipolitisasi.

Namun, Biro Pers Sekretariat Presiden kemudian mencari reporter CNN Indonesia tersebut dan menyampaikan keberatan atas pertanyaannya yang dianggap di luar konteks. Tak lama setelah itu, kartu identitas liputan Istana milik reporter CNN Indonesia dicabut.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan komentar resmi. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, menyatakan sudah menerima laporan. “Kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak,” ujarnya melalui pesan singkat, Minggu, 28 September 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain