Beirut, Aktual.com – Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri pada Kamis (13/2), menyuarakan “penolakan mutlak” Lebanon terhadap permintaan Israel untuk menduduki lima lokasi di Lebanon selatan setelah tenggat waktu penarikan pasukan pada 18 Februari, menurut kantor berita pemerintah Lebanon, National News Agency (NNA).
“Saya menolak membahas perpanjangan waktu penarikan. Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab untuk memastikan penarikan tersebut; jika tidak, mereka akan menyebabkan kemunduran terbesar bagi pemerintah,” kata Berri kepada para wartawan di Desa Ain al-Tineh, Lebanon, setelah bertemu dengan Jenderal AS Jasper Jeffers, kepala komite pemantau yang beranggotakan lima orang untuk kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah.
Duta Besar AS untuk Lebanon Lisa Johnson juga hadir dalam pertemuan tersebut.
“Jika pendudukan (Israel) masih berlangsung, waktu yang akan menjawabnya. Ini merupakan tanggung jawab negara Lebanon, dan militer sepenuhnya menjalankan tugasnya di selatan Sungai Litani. Sedangkan untuk wilayah utara Litani, itu menjadi urusan rakyat Lebanon dan meja dialog nasional untuk membahas strategi pertahanan,” katanya.
Sebelumnya pada Kamis, Bloomberg melaporkan kepala urusan strategis Israel Ron Dermer mengatakan Israel akan mempertahankan kendali atas lima lokasi strategis di Lebanon setelah tenggat waktu penarikan.
Lembaga penyiaran publik Israel Kan kemudian melaporkan AS telah mengizinkan Israel untuk tetap menduduki “beberapa lokasi” di Lebanon setelah tenggat waktu penarikan. Surat kabar Israel Haaretz mengatakan AS belum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak permintaan Israel untuk menunda penarikan.
Gencatan senjata yang dimediasi oleh AS dan Prancis, yang berlaku sejak 27 November 2024, pada awalnya menetapkan batas waktu 60 hari untuk penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Namun, karena sejumlah penundaan, kesepakatan tersebut diperpanjang hingga 18 Februari menyusul usulan AS.
Sebagai bagian dari persyaratan gencatan senjata, militer Lebanon telah diterjunkan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel dan di Lebanon selatan untuk menjaga keamanan dan memastikan larangan senjata dan kelompok-kelompok bersenjata di selatan Sungai Litani, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
