Legislatif Demokrat Tuntut Hukum Trump Soal Dana Asing

Washington, Aktual.com – Lebih dari 190 anggota legislatif Partai Demokrat, menuntut Presiden Amerika Serikat Donald Trump di pengadilan federal, Rabu.

Dikutip dari Reuters, Rabu (14/6), mereka mengatakan bahwa Trump telah menerima dana asing dari pemerintah asing melalui bisnisnya tanpa persetujuan kongres dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi AS.

Para penuntut tersebut mengatakan, Trump tidak mencari persetujuan kongres atas pembayaran ratusan bisnisnya yang telah diterima dari pemerintah asing sejak ia menjabat pada Januari lalu, meskipun konstitusi mengharuskan dia untuk melakukannya.

Pihak Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar terhadap hal tersebut, namun menyatakan bahwa kepentingan bisnis Trump tidak melanggar konstitusi.

Trump Organization mengatakan akan menyumbang keuntungan dari pelanggan mewakili pemerintah asing kepada Departemen Keuangan AS, tetapi tidak memerlukan pelanggan tersebut untuk mengidentifikasi diri mereka.

Setidaknya 30 orang senator AS dan 166 orang perwakilannya adalah penuntut dalam tuntutan hukum tersebut, mewakili jumlah legislator terbesar yang pernah ada untuk menuntut Presiden AS.

Klausul mengenai “honorarium asing” dalam konstitusi melarang pejabat AS menerima pemberian atau keuntungan lainnya dari pemerintah asing tanpa persetujuan kongres.

John Conyers, perwakilan dari penggugat lainnya menambahkan: “Presiden Trump memiliki konflik kepentingan setidaknya pada 25 negara, dan tampaknya ia menggunakan jabatan presiden untuk memaksimalkan keuntungannya.” Namun Departemen Kehakiman menolak untuk berkomentar.

Tuntutan serupa juga telah diajukan dalam beberapa bulan terakhir oleh para pihal lainnya, termasuk kelompok etik nirlaba, kelompok perdagangan restoran, dan jaksa agung Maryland dan Distrik Kolumbia.

Mereka menuduh Trump menerima pembayaran dari luar negeri dan Pemerintah AS, melalui kerajaan perhotelannya, menempatkan pemilik hotel dan restoran dalam kerugian yang tidak adil, serta menyediakan insentif bagi pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus terhadap bisnis milik Trump.

Dalam sebuah gerakan untuk menghentikan tuntutan hukum, Departemen Kehakiman berargumen bahwa para penggugat tidak menunjukkan bahaya tertentu terhadap bisnis mereka, dan hanya Trump yang dilarang menerima hadiah asing jika mereka muncul dari jabatan Trump sebagai presiden.

Senin lalu, sekretaris pers Gedung putih, Sean Spicer mengatakan “politik partisan” berada di belakang gugatan hukum oleh pejabat Maryland dan Distrik Kolumbia.

“Para anggota legislatif jarang sekali menuntut presiden, jadi hanya sedikit keputusan pengadilan federal yang dapat dikutip legislator untuk membuktikan kedudukan hukum mereka dalam membawa kasus Rabu ini,” kata Leah Letman, seorang asisten profesor spesialis hukum konstitusional di Universitas Kalifornia.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: