Jakarta, Aktual.com – Anggota DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengusulkan agar dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dialihkan ke sekolah gratis, sehingga pendidikan bagi masyarakat kurang mampu menjadi lebih terjangkau.
“Ini bisa kita wujudkan melalui Komisi E DPRD DKI. Saat ini, Dinas Pendidikan sedang menghitung kemungkinan untuk mengalihkan KJP ke program sekolah gratis,” ujar Basri saat dihubungi di Jakarta pada hari Jumat.
Basri menyatakan bahwa dengan mengalihkan dana KJP Plus ke program sekolah gratis, diharapkan manfaatnya dapat diperoleh dengan adil dan tepat sasaran bagi masyarakat selama 12 tahun masa pendidikan.
“Sebagai contoh, wilayah Cirebon dan Tegal memiliki program pendidikan gratis untuk semua,” tambahnya.
Dengan usulan tersebut diwujudkan, diharapkan permasalahan terkait KJP Plus dapat teratasi, mulai dari tertahannya penerbitan ijazah hingga tingkat putus sekolah karena tidak mendapatkan bantuan.
Sementara itu, anggota DPRD DKI lainnya, Ima Mahdiah, melaporkan banyak temuan terkait penyalahgunaan KJP Plus di luar kegiatan sekolah.
“Banyak dana KJP Plus yang bisa diambil dalam bentuk tunai ini disalahgunakan untuk pembayaran cicilan pinjaman online atau cicilan motor yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah,” ujar Ima.
Dia menekankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penggunaan KJP Plus sebagai dana non-tunai sesuai dengan seharusnya.
Ima juga menyoroti masalah tertahannya ijazah siswa di sekolah karena ditemukan bahwa penerima KJP Plus tidak tepat sasaran.
Program subsidi pangan ini telah dimulai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak tahun 2016. Program KJP Plus tahap 1 pada tahun 2023 ini menargetkan sebanyak 674.599 peserta didik.
Total anggaran untuk mencairkan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2023 adalah Rp1,5 triliun dari total anggaran Rp3,7 triliun. Pada tanggal 28 Mei 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bank DKI juga mencairkan dana KJP Plus dan KJMU 2022 sebesar Rp133 miliar.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Sandi Setyawan
