Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, mengatakan meski ada penolakan dalam upaya negosiasi terkait sandera 1.300 orang yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang ditengarai dari kelompok organisasi Papua Merdeka, tetap harus dilakukan.
Akan tetapi, tetap dilakukan upaya persuasif dan perventif oleh Satgas Terpadu dari Polri dan TNI agar tidak membahayakan masyarakat dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
“Harus diwaspadai juga, karena kelompok bersenjata itu mengurung dua kampung, berarti jumlahnya pasti puluhan atau bisa jadi sampai ratusan,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima aktual.com di Jakarta, Minggu (12/11).
Menurut dia, untuk melakukan pemetaan agar satgas terpadu bisa melakukan tindakan secara terukur, Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus dilibatkan secara penuh. Sebab, BIN memiliki kisah sukses dalam merangkul tokoh separatis di Aceh.
“Saya yakin satgas terpadu dari polisi dan TNI bisa mengatasi persoalan itu. Namun, para diplomat juga jangan tinggal diam. Tugas yang harus dilakukan para diplomat adalah menjelaskan kasus ini ke dunia internasional agar tidak menimbulkan image buruk, mengingat persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas,” papar dia.
“Ada negara yang mendukung Indonesia dan ada juga negara yang amat kritis,” pungkasnya.
Novrijal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
