Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan, diumumkannya tiga langkah paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah pusat, dinilai tidak akan berjalan efektif berdasarkan porsinya.
Fachrul Razi menjelaskan, tidak efektifnya kebijakan tersebut, dipicu oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang dirasakan tidak menyeluruh hingga ke sektor daerah. Mengingat, dalam hal ini sektor ekonomi real sejatinya terdapat di daerah.
“Pemerintah dalam hal ini mencoba mencuci tangan dalam hal pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya dalam hal ini pemerintah pusat sepertinya hanya fokus pada regulasi-regulasi saja,” ujar Fachrul Razi, di Jakarta, Minggu (20/9).
Dia menambahkan, bahwa pada kenyataannya sosialisasi paket kebijakan ekonomi ini tidak menyeluruh, khususnya ke sektor daerah atau pedesaan. Sehingga, dalam hal paket kebijakan ekonomi ini pada kenyataannya tidak akan berlaku di daerah-daerah marginal.
“Kebijakan yang diterapkan tidak connect (nyambung), antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah daerah bergerak sendiri, sedangkan pemerintah pusat juga berjalan sendiri, padahal sebenarnya ekonomi real terletak di daerah,” terangnya.
Oleh sebab itu, Fachrul menyindir pemerintah, dalam waktu dekat sepertinya akan mengeluarkan Kartu Indonesia Sabar. Mengingat, hingga hari ini sangat terlihat bahwa rakyat memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah.
Kendati demikian, dia menilai bahwa pemerintah pusat tidak menjalankan kebijakannya secara solutif dan hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan pemerintah pusat terhadap rakyat.
“Saya rasa semua ini adalah kamuflase kepentingan politik menuju 2017,” ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang berisi tiga langkah. Ketiga langkah tersebut mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
Artikel ini ditulis oleh:
