Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, mempertanyakan langkah pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang mengundang sejumlah ekonom ke Istana Negara belum lama ini. Terlebih, beberapa ekonom yang diundang Presiden Jokowi diduga terlibat dalam skandal Bank Century.
Mereka turut diundang dan turut dipertanyakan adalah Lin Chen Wei dan Raden Pardede. Kemudian Destry Damayanti, Tony Prasentyantono, Arif Budimanta, Iman Sugema, Hendri Saparini, Anton Gunawan, A Prasetyantoko, Poltak Hotradero. Dua orang pertama yang disebut Misbakhun erat kaitannya dalam masalah Century Gate.
Misbakhun mengatakan demikian dalam diskusi ‘Mewujudkan Ekonomi Pro Rakyat’ di ruang perpustakaan MPR RI, Gedung Nusantara IV, Jakarta, Kamis (2/6).
Disampaikan, informasi dari pertemuan tersebut juga sangat mengecewakan. Dimana mayoritas ekonom yang diundang justru mendorong pemerintah melakukan penambahan utang. Hal yang menurutnya sangat bertolak belakang dengan visi ekonomi kerakyatan pemerintahan saat ini.
Anggota Fraksi Golkar itu menambahkan, pemerintahan Jokowi menghadapi kelompok yang mempunyai kepentingan besar dan lebih memilih kebijakan peningkatan utang luar negeri. Padahal, langkah demikian akan membuat Indonesia ketergantungan terhadap negara lain.
Staf Khusus Menkeu Arief Budimanta dalam kesempatan yang sama mengatakan, dirinya turut hadir dalam pertemuan di Istana. Namun ia meluruskan bahwa pertemuan itu sebenarnya lebih dimaksudkan untuk mendapatkan satu pemikiran sekaligus mempercepat pergerakan dan stabilitas ekonomi nasional.
Arief optimis hasil dari pertemuan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik pada kuartal ke dua.
“Apalagi program-program kerakyatan dan bantuan sosial dalam waktu dekat sudah dicairkan. Sehingga membantu meningkatkan konsumsi masyarakat,” kata dia.
Diakui, pertumbuhan ekonomi selama triwulan pertama belum terlalu tinggi yakni sebesar 4,7 persen karena belanja pemerintah belum terlalu besar terkendala APBN-P yang belum cair. Kondisi itu membuat belanja pemerintah tidak bisa dipacu dan konsumsi masyarakat juga rendah.
Artikel ini ditulis oleh:
