Jakarta, Aktual.co — Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, tujuan dasar dari sistem lelang jabatan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mempercepat neoliberalisme yang menjadikan negara sebagai alat pendukung pasar bebas.
“Pemerintah membangun paradigma baru yang saya lihat sejalan dengan sistem neo-liberal. Program reformasi birokrasi saat ini dibiayai oleh pinjaman luar negeri, makannya dibuat UU terkait pembiayaan dana oleh luar negeri,” kata Salamuddin.
Dirinya juga menilai, pemerintah membawa birokrasi Indonesia ke pasar bebas dan pemilik modal liberal dengan menyediakan lelang terbuka yang siapaun bisa masuk, asal memenuhi persyaratan tertentu. “Kenyataannya hampir semua dibagi-bagikan terutama pada pihak penguasa,” ujar Salamuddin.
Dia mengatakan, saat ini ada ratusan jabatan eselon I dan II siap dibagi-bagikan kepada partai koalisi dan elemen pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Betapa tidak, kini kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), polisi dan tentara termasuk pihak swasta dapat menjadi peserta lelang jabatan sesuai dengan peraturan di Kementerian/lembaga masing-masing,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
