Jakarta, Akttual.com – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mulai merumuskan sejumlah kebijakan strategis di antaranya membahas mengenai pengembangan vaksin COVID-19, ketersediaan alat uji, hingga program perekonomian yang bersifat tahun jamak.
“Kami juga membahas hal-hal terkait anggaran pemerintah terutama akan dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait program multi years (tahun jamak) tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa(21/7).
Dia menjelaskan terkait pengembangan vaksin itu, pengembangan riset dan pengembangan distribusi perizinan vaksin COVID-19 akan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada.
“Tentu ini masih akan dibahas dalam beberapa rapat mendatang,” katanya.
Menurut dia, vaksin, ketersediaan obat-obatan dan antibodi menjadi kunci utama dalam penanganan pandemi dari penyakit akibat virus SARS CoV-2 itu.
Tak hanya itu, kesiapan industri farmasi dan kesehatan untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19.
Protokol kesehatan, lanjut dia, tetap menjadi strategi utama dalam menekan penyebaran COVID-19.
“Strategi utama terkait survailans, trace, lacak, kontak, dan isolasi itu terus dijalankan dan juga terkait dengan protokol COVID-19, cuci tangan, masker dan jaga jarak tentu melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat,” katanya.
Menko Airlangga yang juga selaku ketua komite ini mengatakan kebijakan strategis itu merupakan bagian dari tugas komite dalam memantau perkembangan penanganan COVID-19 dan perekonomian nasional.
Rapat perdana ini juga membahas terkait perkembangan kasus COVID-19 di daerah khususnya delapan provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember 2020 namun memiliki tingkat kasus yang tinggi.
“Ini perlu sosialisasi masif terutama terkait delapan daerah yang masih dalam kondisi merah,” katanya.(Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Warto'i
