Petugas quick count (hitung cepat) memaparkan hasil penghitungan cepat dari 21 Wilayah yang melakukan Pilkada serentak dibawah penanganan LSI Denny JA, di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Rabu (9/12/2015). Dari hasil hitung cepat LSI, calon-calon kepala daerah dari petahana dominan memenangi pilkada 2015.

Jakarta, Aktual.com – Hitung cepat atau quick count pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendapatkan sorotan Lingkar Profesional Jakarta. Hal itu berkaca pada hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei yang ditayangkan media massa pada Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Dimana hasil satu lembaga dengan lembaga lainnya berbeda hasil dan ditayangkan secara live melalui media televisi nasional. Perbedaan hasil ini membingungkan dan dikhawatirkan bisa menimbulkan gesekan di masyarakat. Karenanya, penyelenggara pemilu pada Pilkada 2017 perlu mengatur secara lebih tegas.

“Aturannya perlu dibuat lebih tegas, jangan sampai kejadian Pilpres 2014 terulang. Kelompok media A menyajikan calon A yang unggul dan menang, sementara kelompok media menayangkan calon A yang unggul dan menang,” kata Koordinator Lingkar Profesional Jakarta Dana Siregar kepada Aktual.com, Selasa (22/11).

Komisi Penyiaran Indonesia disarankan bekerjasama dengan penyelenggara pemilu terkait hitung cepat ini pada Pilkada Serentak 2017. Termasuk dengan Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia.

Kerjasama penting dilakukan agar metode yang dilakukan masing-masing lembaga mempunyai kesamaan. Khususnya dalam penentuan pengambilan sampel, teknis pengambilan sampel, simulasi hitung cepat, rekapitulasi hingga pengolahan data, semuanya harus ada aturan yang baku.

“Pengaturan hitung cepat ini sangat penting, jangan sampai masyarakat terpecah dan sampai terjadi gesekan di masyarakat. Mana lembaga dan bisa dipercaya juga perlu disampaikan KPI.”

Diakuinya, keberadaan lembaga maupun media massa bisa jadi mempunyai kontrak atau kerjasama dengan calon tertentu. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Pilpres Amerika Serikat yang baru-baru ini dimenangkan Donalt Trump juga sama.

Satu lembaga atau media hasilnya berbeda dengan lembaga dan media lainnya. Akan lebih baik jika di Indonesia mulai belajar dari pengalaman sebelumnya, dengan menetapkan misalnya lembaga dan media yang bisa dipercaya publik.

“Di Amerika juga sama, tetapi akan lebih baik kalau kita, di Indonesia, metodenya disamakan. Bahwa nanti ambil sampel berbeda kan tergantung pasukan dan SDM mereka tapi metodenya harus sama.”

“Jadi sampai masyarakat terombang-ambing karena hasil hitung cepat dan berdampak pada kericuhan antar pendukung.”

Laporan: Soemitro

(Wisnu)